Kadin Ungkap Tantangan Implementasi ESG: Kesadaran hingga Keterbatasan SDM

Electricity Connect 2024

Jakarta – Penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) dalam berbagai sektor usaha, termasuk industri listrik masih menghadapi sejumlah tantangan di banyak aspek.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti konsep ESG.

“Banyak pelaku usaha juga yang belum mengerti apa itu ESG, ESG dan SDGs (Sustainable Development Goals) bedanya apa. Jadi, mungkin perlu klarifikasi daripada semua akronim dan (penjelasan terkait) apa sebenarnya dampak (ESG) kepada pelaku usaha,” katanya dalam Event Road to Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024: Strengthening ESG Implementation in Indonesia’s Business Sector di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, dikutip dari Antara.

Menurut Shinta ada sejumlah kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan ESG. Mulai dari kesadaran dan pelaku usaha terhadap ESG, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, hingga budaya bisnis yang terfokus pada tujuan jangka pendek.

Implementasi ESG juga dinilai membutuhkan biaya dan sumber daya tambahan, untuk pelatihan karyawan serta pengembangan sistem audit. Selain itu, perusahaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat terbebani biaya dan sumber daya yang terbatas untuk menerapkan ESG, sehingga upaya meningkatkan pemahaman perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

“Ini sejalan dengan upaya percepatan investasi pembangunan berkelanjutan berbasis ESG yang dilakukan dengan mengintegrasikan kerjasama dan kolaborasi antar investor, sektor swasta, hingga institusi keuangan,” ucap Shinta.

Pada perhelatan Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ekonomi Indonesia yang lebih maju harus dibarengi dengan lingkungan yang tetap terjaga.

Indonesia sendiri telah menetapkan target capaian emisi nol bersih (net zero emission/NZE) pada 2060. Target ambisius telah ditetapkan, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara domestik, dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional.

Sri Mulyani mengakui, untuk mencapai target emisi nol tersebut diperlukan pembiayaan yang besar. Dana ini dibutuhkan untuk mengakomodasi semua sektor dalam memulai pelaksanaan transisi menuju energi yang ramah lingkungan.

Maka dari itu, pembiayaan hijau (green financing) memainkan peranan yang cukup penting. Pembiayaan alternatif ini diharapkan dapat mendukung proyek-proyek yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Pembiayaan hijau akan diarahkan untuk proyek-proyek yang terkait dengan energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, pengelolaan sumber daya alam, serta upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan ekologi.

Meski demikian, Sri Mulyani menyampaikan bahwa transisi energi tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan mengundang lebih banyak dana non-publik untuk berpartisipasi dalam proyek hijau," katanya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menyebutkan sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah memfasilitasi pembiayaan hijau untuk BUMN besar seperti PT PLN (Persero), tantangan utama dalam pembiayaan hijau adalah pada tahap awal adaptasi ESG di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut dia, kapasitas pengembangan dan kolaborasi dengan lembaga keuangan yang lebih maju dalam penerapan ESG menjadi sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri termasuk lembaga keuangan pionir yang memberikan green financing dalam mendukung proyek energi terbarukan.

Bank Mandiri bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam mengembangkan model ESG yang dapat diterapkan secara lokal. Langkah ini sejalan dengan strategi nasional untuk meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam proyek hijau melalui insentif keuangan yang diberikan oleh pemerintah.

"Kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kolaborasi dengan pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan internasional sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan hijau dapat diakses oleh semua sektor," tutur Alexandra melansir Antara.

Penerapan prinsip ESG dan kendalanya akan menjadi salah satu isu penting yang turut dibahas dalam gelaran Electricity Connect 2024. Acara yang dilaksanakan oleh PLN bersama Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) pada 20-22 November mendatang akan mengangkat tema ‘Go Beyond Power Energizing The Future’  dengan harapan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, khususnya industri kendaraan listrik di Kawasan ASEAN.

Ketua Panitia Electricity Connect 2024, Arsyadanny G. Akmalaputri, mengatakan komitmen Indonesia untuk memprioritaskan transisi energi bersih membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak.

"Untuk memenuhi target tersebut, kita perlu memperkuat partisipasi pemangku kepentingan, khususnya di antara perusahaan, pemberi pinjaman, operator industri kelistrikan, dan masyarakat,” ujar Arsyadanny dalam pernyataan resmi yang dikutip pada Selasa (12/11).

Arsyadanny mengatakan, Indonesia saat ini tengah berada dalam ancaman serius pemanasan global dan perubahan iklim akibat emisi karbon yang meningkat. Untuk itu, dibutuhkan berbagai jenis langkah strategis dan ambisius untuk mewujudkan transisi energi hijau tepat waktu, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut.

Menurut Arsyadanny, sejumlah alternatif cara yang dapat ditempuh adalah kolaborasi dalam strategi, inovasi teknologi, dan investasi bersama. “Oleh karena itu, Electricity Connect 2024 menjadi platform kunci para pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk berkumpul dan berkolaborasi menyambut era baru energi di Indonesia,” ujarnya.

Dengan kegiatan ini, upaya Indonesia untuk menuju ketahanan energi dan membangun sistem ketenagalistrikan terintegrasi di Kawasan ASEAN dapat secara cepat terealisasikan, demi terciptanya ekonomi hijau berkelanjutan.