BBM Pangkal Masalah Emisi GRK, Pemerintah Gencar Dorong Masyarakat Beralih ke Green Energy

Electricity Connect 2024

Jakarta – Percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik kini menjadi program penting pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060, dimana upaya ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mencapainya.

Menyoroti urgensi program ini, Kepala Balai Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harris Yahya mengatakan, upaya pemerintah dalam mendorong peralihan penggunaan kendaraan dari yang berbahan bakar fosil menjadi green energy seperti kendaraan listrik berbasis baterai, didasarkan pada sejumlah target yang ingin dicapai pemerintah dalam proses mencapai ekonomi dan energi hijau berkelanjutan.

“Nah kita bicara mengenai kendaraan listrik, tentu upaya kendaraan listrik ini bukan semata-mata gaya bahwa kita akan menuju suatu moda atau jenis transportasi yang agak berbeda dari sebelumnya, tetapi memang ada target-target penting di sana untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada saat ini,” kata Harris, dalam Seminar bertajuk ‘Memperkuat Keamanan Kendaraan Sebagai Upaya Mendorong Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik’ di kanal YouTube Warta Ekonomi, Selasa (12/11/2024).

Ia pun menekankan, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari pembakaran Bahan Bakar Minyak (BBM), diperlukan upaya untuk menggeser atau mengalihkan konsumsinya ke energi listrik, dalam hal ini kendaraan listrik berbasis baterai.

“Kita mengalami kondisi bahwa kita mengimpor BBM yang terlalu besar, kita harus kurangi, maka yang menggunakan BBM itu juga kita perlu kurangi penggunaan BBM-nya. Dishifting (dialihkan) ke energi listrik,” jelas Harris.

Terkait sektor transportasi, dirinya mengakui bahwa sektor tersebut selama ini memiliki predikat sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah.

“Dan kita juga mencatat bahwa sektor transportasi adalah sektor yang juga memberikan dampak besar terhadap emisi gas rumah kaca,” tegas Harris.

Oleh karena itu, Harris kembali menegaskan, ada sederet langkah yang harus dilakukan pemerintah, termasuk Kementerian ESDM untuk bisa mencapai target pemerintah terkait ekonomi dan energi hijau yang berkelanjutan.

Ia pun menyebutkan keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia jika target NZE pada 2060 tercapai, yakni negara ini ke depannya tidak terlalu bergantung pada energi fosil yang merupakan jenis energi yang tidak dapat diperbaharui.  

“Jadi beberapa hal ini kita kerjakan untuk bisa mencapai target-target nasional secara bersama sama. Ada benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dari situ, kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil,” jelas Harris.

Perlu diketahui, saat ini konsumsi energi secara nasional didominasi energi fosil yang terdiri dari minyak, gas dan batu bara. Sedangkan konsumsi Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya mencapai 14 persen saja.

Padahal Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah, mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergy, panas bumi dan laut. Bahkan total potensinya mencapai lebih dari 3.000 gigawatt (GW).

“Ketergantungan kita saat ini sekitar 86 persen. Kita tergantung kepada energi fosil, minyak, gas, Batubara. Hanya 14 persen renewable energy, padahal kita itu punya sumber daya renewable energy yang sangat besar, lebih dari 3.000 giga (gigawatt) potensi energi terbarukan di Indonesia,” kata Harris.

Namun, dari total potensi energi hijau tersebut, hanya sekitar 10 GW saja yang digunakan. Ini tentu menjadi satu catatan penting bagi pemerintah dalam upaya pemanfaatan EBT secara maksimal melalui kebijakan penggunaan kendaraan listrik yang kini terus digaungkan.

“Yang saat ini baru dipakai mungkin sekitar 10 giga, padahal energi EBT ini adalah energi yang sangat green, tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca, tetapi tetap handal menghasilkan energi,” pungkas Harris.

Pemerintah saat ini terus mendorong komitmennya terkait kebijakan penggunaan kendaraan listrik untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai salah satu Langkah menuju transisi energi bersih.

Salah satu komitmennya diwujudkan melalui gelaran acara Electricity Connect 2024 bertajuk ‘Go Beyond Power Energizing The Future’ untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat transisi Energi Baru Terbarukan (EBT).

Ketua Panitia Electricity Connect 2024, Arsyadanny G. Akmalaputri mengatakan, event ini akan menampilkan berbagai teknologi maupun inovasi yang dapat membantu pemerintah dalam mendukung upaya akselerasi transisi energi bersih.

“EC (Electricity Connect) tahun ini merupakan gabungan acara yang akan menyajikan pameran digitalisasi sistem kelistrikan, digitalisasi peralatan listrik rumah tangga dengan IoT, future office, future EV Ecosystem, dan inovasi teknologi yang lain, yang tentunya akan memberikan wawasan bagi generasi muda dan profesional di industri tentang bagaimana masa depan ketenagalistrikan berkembang, seiring dengan tren energi terbarukan dan teknologi digital,” kata Arsyadanny, dalam keterangannya.

Perlu diketahui, Electricity Connect 2024 yang akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada 20-22 November mendatang ini nantinya akan dihadiri lebih dari 500 exhibitor dan 15.000 pengunjung dari berbagai profesi yang tentunya berfokus pada bidang ketenagalistrikan.

Event ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan dan pelaku industri ketenagalistrikan untuk tidak hanya bertukar informasi mengenai teknologi energi bersih saja, namun juga berbagi wawasan mengenai smart grid hingga target NZE, serta memperkuat kolaborasi global untuk mencapai transisi energi menuju NZE pada 2060.