Program Subsidi Konversi Motor Listrik Masih Belum Pasti 2025

Program Subsidi Konversi Motor Listrik Masih Belum Pasti 2025

JAKARTA - Dengan meningkatnya perhatian global terhadap kelestarian lingkungan, pemerintah Indonesia terus mengupayakan peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Salah satu inisiatif penting yang tengah diusahakan adalah program subsidi konversi motor listrik. Namun, program ini dipastikan belum akan berlanjut pada tahun 2025 karena kendala revisi regulasi dan ketersediaan anggaran.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) menyatakan bahwa meskipun program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara luas, masih terdapat sejumlah halangan yang perlu diatasi sebelum implementasi dapat berlanjut. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menegaskan perlunya revisi terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023, untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan program di tahun yang akan datang.

"Sebab Permen (Peraturan Menteri) yang lama program hanya sampai 2024. Sehingga, kita harus revisi untuk anggaran tahun 2025," ungkap Eniya.

Permen tersebut saat ini hanya mencakup peraturan hingga tahun 2024, sehingga anggaran untuk melanjutkan program ini pada tahun 2025 belum dipastikan. Eniya juga menambahkan bahwa diskusi internal mengenai skema subsidi dan jumlah dana yang diperlukan masih berlangsung.

"Pencapaian program subsidi konversi motor listrik telah menunjukkan hasil yang signifikan, di mana konversi motor sudah mencapai lebih dari 1.300 unit dengan anggaran yang sama tahun lalu," jelas Eniya.

Per Januari 2025, diketahui sudah ada 97 unit motor yang berhasil dikonversikan ke sistem listrik. Dengan adanya proyeksi anggaran yang sama, Kementerian ESDM berharap bisa melanjutkan pencapaian ini bahkan hingga melebihi target. Namun, tuntutan anggaran yang lebih efisien menjadi tantangan terbesar.

Mengingat adanya pemotongan anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 1,86 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 3,9 triliun tahun ini, program ini tentu memerlukan strategi yang lebih inovatif. Pemanfaatan bantuan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sangat penting. Subsidi pemerintah sebesar Rp 10 juta per kendaraan, dengan tambahan dukungan dana CSR sebesar Rp 6 juta, telah memungkinkan konversi gratis bagi masyarakat, setara dengan biaya konversi total sebesar Rp 16 juta per unit.

"Kontribusi dari para pelaku usaha sangatlah vital. Alhamdulillah, terima kasih kepada CSR dan industri yang membantu sehingga program ini dapat berjalan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Eniya.

Keberhasilan program konversi yang telah mencapai sekitar 1.500 unit sepanjang 2024, meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menggambarkan besarnya potensi program ini dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon.

Tantangan ke depan tentu tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan dukungan berkelanjutan dari berbagai elemen masyarakat dan industri. "Pak Menteri sih setuju untuk melanjutkannya. Tetapi nanti dananya ini yang harus dipikirkan," lanjut Eniya, mengisyaratkan bahwa komitmen di tingkat kementerian tetap kuat, meski tantangan anggaran masih membayangi.

Dengan berlanjutnya diskusi dan pengembangan kebijakan menuju tahun 2025, diharapkan payung hukum dan dukungan finansial untuk konversi motor listrik bisa segera direalisasikan, sehingga dapat mendorong peralihan ke transportasi berkelanjutan yang lebih bersih dan ramah lingkungan di Indonesia. Pemerintah juga diharapkan dapat segera mengambil keputusan mengenai anggaran dan regulasi untuk memastikan kelanjutan dari program yang dinilai strategis ini.