Aktivitas Tambang Batubara PT KIM Menuai Kontroversi, Kinerja Inspektur Tambang Disorot

Aktivitas Tambang Batubara PT KIM Menuai Kontroversi, Kinerja Inspektur Tambang Disorot

JAKARTA - Desa Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, kembali menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran aktivitas tambang batubara. PT Kuansing Inti Makmur (KIM), perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, kini menjadi pusat perbincangan setelah dikabarkan melakukan penambangan di luar area yang diizinkan.

Pelanggaran dalam Operasi Tambang PT KIM

Pelanggaran ini pertama kali diungkapkan oleh Hadi Prabowo, seorang aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Pembangunan dan Lingkungan (MAPPAN). Menurut Hadi, pihaknya telah melaporkan perusahaan ini karena diduga melakukan penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP). "Kami memiliki bukti bahwa PT KIM telah melakukan penambangan di luar area IUP-OP yang berlaku," ungkap Hadi.

Dugaan aktivitas penambangan ilegal ini berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi negara dalam bentuk kebocoran pajak dan royalti. Hal ini, menurut Hadi, harus segera ditangani secara serius oleh pihak berwenang. "Negara berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak dan royalti jika aktivitas ini dibiarkan terus berlangsung," tambahnya.

Pengawasan Inspektur Tambang Dipertanyakan

Tidak hanya menyoal aktivitas PT KIM, Hadi juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak inspektur tambang. Fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi dianggapnya belum maksimal. "Inspektur tambang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua operasi tambang berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kalau pengawasan lemah, praktik curang akan terus terjadi," tegas Hadi.

Kinerja inspektur tambang yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam pengawasan aktivitas tambang menjadi perhatian penting. Minimnya pengawasan dapat memberikan celah bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pelanggaran. "Semestinya ada pengawasan rutin dan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran, tetapi yang terjadi seolah pengawasan ini hanya bersifat formalitas," ujar Hadi lebih lanjut.

Peran Penting Pengawasan dalam Menjaga Kepatuhan

Pentingnya pengawasan bukan hanya untuk kepentingan negara dalam menjaga pendapatan dari sektor tambang, tetapi juga berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial di sekitar area penambangan. Aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan regulasi dapat menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem dan masyarakat sekitar.

LSM MAPPAN mendesak pemerintah tidak hanya bertindak tegas terhadap PT KIM, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan frekuensi pengawasan oleh inspektur tambang. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui training dan sosialisasi mengenai regulasi terbaru serta penerapan teknologi pengawasan yang lebih canggih.

Dalam menghadapi situasi ini, diharapkan pemerintah daerah dan pusat dapat mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini. Langkah nyata ini perlu diwujudkan melalui koordinasi antara berbagai pihak seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memastikan regulasi dipatuhi.

Selain itu, transparansi dalam proses perizinan juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau aktivitas tambang yang terjadi di daerah mereka. "Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan memberikan tekanan tambahan kepada pelaku industri untuk beroperasi sesuai regulasi," tambah Hadi.

Kasus dugaan pelanggaran oleh PT KIM di Desa Tanjung Belit ini memang mencoreng wajah regulasi tambang di Indonesia. Untuk memastikan hal serupa tidak terulang, pengawasan harus ditingkatkan dan pelanggaran harus ditindak tegas. Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan dapat dijaga, sehingga tidak hanya kepentingan ekonomi yang terjaga, tetapi juga lingkungan dan sosial masyarakat sekitar.