Keberadaan 30 Desa Wisata di Sumbawa Butuh Penataan Lanjutan untuk Menarik Wisatawan

Keberadaan 30 Desa Wisata di Sumbawa Butuh Penataan Lanjutan untuk Menarik Wisatawan

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah resmi menetapkan sebanyak 30 desa wisata melalui Surat Keputusan (SK). Namun, pencanangan ini masih memerlukan intervensi lebih lanjut untuk memaksimalkan potensi dan daya tarik wisata dari masing-masing desa. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sumbawa, Muhammad Irfan, kepada Suara NTB, kemarin.

Menurut Irfan, meski 30 desa wisata yang ada memiliki keunikan tersendiri, kondisi infrastruktur di daerah-daerah tersebut masih belum memenuhi standar yang seharusnya sehingga sejumlah penataan dan peningkatan fasilitas sangat dibutuhkan. “Memang ketika kaitannya dengan infrastruktur di desa wisata belum sempurna selayaknya desa-desa wisata yang ada, sehingga kita akan berupaya melakukan intervensi lebih lanjut,” ujar Irfan.

Irfan menjelaskan lebih lanjut bahwa ketiadaan infrastruktur yang memadai seperti jalan yang baik menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diatasi. Dalam hal ini, perlu adanya koordinasi antara pihak Disparpora dengan instansi terkait lainnya untuk menanggulangi masalah tersebut. “Infrastruktur jalan yang paling utama menjadi persoalan saat ini dan kami tetap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait agar bisa dipenuhi,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Disparpora Sumbawa berencana menjalin kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) untuk memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata serta memastikan ketersediaan air bersih bagi para pengunjung. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (LH) diharapkan dapat berperan dalam mengurangi permasalahan sampah yang ada dan mendorong setiap desa untuk memanfaatkan anggaran desa guna mendukung perkembangan pariwisata.

Dalam upayanya, Irfan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kendala yang menghadang. Dinas Pariwisata tidak dapat bekerja sendirian mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki. “Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dengan leading sektor lainnya untuk bisa mengintervensi persoalan ini,” kata Irfan.

Selain peningkatan infrastruktur, Sumbawa juga memprioritaskan penetapan program-program yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa wisata. Pelatihan tentang manajemen pariwisata, pengelolaan homestay, serta keahlian hospitality menjadi bagian penting dalam rencana tersebut. Kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelaku industri pariwisata diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja lokal yang siap bersaing.

Irfan juga menyadari betapa pentingnya keberadaan desa wisata yang dapat menarik wisatawan, tidak hanya domestik namun juga mancanegara. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, promosi digital menjadi salah satu strategi yang akan terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Peningkatan promosi dilakukan melalui sosial media dan berbagai platform digital lainnya guna memperkenalkan keunikan dari 30 desa tersebut.

Tidak hanya sebatas penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah juga diminta untuk mendukung pengembangan potensi budaya dan alam yang dimiliki masing-masing desa. Atraksi wisata berbasis kearifan lokal seperti kesenian tradisional, kerajinan tangan khas Sumbawa, serta keindahan alam yang eksotis menjadi daya tarik yang dapat dipromosikan lebih lanjut.

Dengan segala upaya ini, Pemkab Sumbawa berharap dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang bergantung pada sektor pariwisata. Optimalisasi desa wisata diyakini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Meski tantangan dan keterbatasan masih ada, Sumbawa tetap optimis dapat memajukan sektor pariwisatanya. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, komunitas lokal, dan pihak swasta, kehadiran 30 desa wisata ini tidak hanya menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. langkah-langkah penataan dan intervensi yang tepat diharapkan dapat menjadikan desa-desa ini sebagai destinasi wisata yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.