Presiden Prabowo Canangkan Program FLPP untuk Tiga Juta Rumah Murah
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini menargetkan pembangunan dan penyaluran hingga tiga juta unit rumah subsidi di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Prabowo menekankan pentingnya kebijakan FLPP sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program Tiga Juta Rumah Murah," ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran menteri dan pejabat tinggi negara.
Baca Juga
FLPP merupakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang pertama kali diluncurkan pada 2021. Program ini dirancang khusus untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian dengan syarat yang lebih mudah dan biaya yang lebih ringan dibandingkan skema KPR lainnya.
Kemudahan Akses Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Melalui skema FLPP, masyarakat dapat memperoleh sejumlah kemudahan dalam proses pengajuan KPR. Salah satu keunggulannya adalah uang muka yang ringan, di mana pada umumnya skema lain mewajibkan uang muka hingga satu persen dari harga rumah. Dengan FLPP, beban tersebut dapat dikurangi secara signifikan.
Selain itu, peserta FLPP juga dibebaskan dari biaya premi asuransi yang biasanya menjadi beban tambahan dalam proses pembelian rumah. Keuntungan lainnya termasuk angsuran bulanan yang lebih terjangkau dengan suku bunga maksimal lima persen selama masa kredit.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah bagi kalangan yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.
Dukungan Bank BTN untuk Pekerja Informal
Sebagai salah satu bank penyalur utama program FLPP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan komitmennya untuk memperluas cakupan KPR subsidi. BTN menargetkan penyaluran KPR melalui skema FLPP dapat diakses secara luas oleh pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan buruh tani.
"Kami berkomitmen meningkatkan porsi penyaluran KPR bagi pekerja informal. Rencananya, porsinya akan ditingkatkan hingga 20 persen dari kuota FLPP ke depannya," ujar perwakilan manajemen BTN.
Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kredit perbankan konvensional. Dengan fleksibilitas yang ditawarkan melalui FLPP, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah sendiri.
Upaya Pemerintah Mewujudkan Hunian Terjangkau
Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian yang terjangkau merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi backlog perumahan. Melalui skema FLPP, pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan pembiayaan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan perumahan di berbagai daerah.
Program Tiga Juta Rumah Murah menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Presiden Prabowo. Dengan dukungan dari lembaga keuangan seperti Bank BTN, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Di tengah tantangan ekonomi, kebijakan ini memberikan harapan bagi jutaan masyarakat yang mendambakan memiliki hunian sendiri. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal dan memperluas program ini guna memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal, memiliki akses yang sama terhadap rumah yang layak dan terjangkau.
"Kami akan terus mendorong agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah. Ini adalah komitmen kami untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia," pungkas Prabowo.
Rekomendasi
.jpg)
