Rapat Koordinasi Kejari Beltim: Fokus Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah

Rapat Koordinasi Kejari Beltim: Fokus Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah

JAKARTA - Tata kelola pertambangan timah menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Dr. Rita Susanti. Rapat yang berlangsung pada Selasa, 18 Februari, di Aula Kejari Beltim ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan pertambangan timah di wilayah tersebut.

Hadir dalam rapat ini antara lain Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Beltim Harli Agusta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Beltim Novis Ezuar, Pabung Kodim Belitung 0414 Mayor Czi Ahmad Tabrani, Kasat Reskrim AKP Ryo Guntur Triatmoko, serta Kepala Unit PT Timah Tbk, Ronanta Tarigan.

Dr. Rita Susanti menegaskan pentingnya rapat kali ini sebagai kelanjutan dari upaya koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait tata kelola pertambangan timah, yang sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi daerah. "Kita sudah menyimpulkan beberapa poin penting, salah satunya adalah perlunya eksplorasi cadangan timah di Beltim. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, eksplorasi ini harus memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Rita didampingi Kasi Intelijen Kejari Beltim, Ahmad Muzayyin.

Regulasi Ketat untuk Tata Kelola Berkelanjutan

Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah aspek regulasi kerja sama antara PT Timah Tbk dan kelompok masyarakat di area Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kajari Rita menekankan urgensi adanya regulasi yang jelas dan mengikat untuk memastikan pengelolaan pertambangan yang adil serta berkontribusi positif bagi masyarakat. "Tata kelola ini sangat strategis demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk melakukan perbaikan tata kelola pertambangan timah," tegasnya.

Lebih lanjut, Rita mengungkapkan bahwa Kejari Beltim berperan aktif dalam mengakomodasi permasalahan pertambangan timah di daerah tersebut. "Kami sudah melakukan mitigasi dengan mengumpulkan Forkopimda. Ini adalah langkah konkret Kejari Beltim dalam memastikan pengelolaan timah berjalan sesuai aturan dan berdampak positif bagi masyarakat," tambahnya.

Dukungan PT Timah Tbk untuk Kemitraan yang Legal dan Transparan

Kepala Unit PT Timah Tbk, Ronanta Tarigan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejari Beltim dalam mengatur tata kelola pertambangan yang lebih baik dan sesuai aturan. "Kami menyambut baik inisiatif ini. Yang terpenting bagi kami adalah aspek legalitas dan badan hukum yang bermitra dengan PT Timah harus jelas, agar tidak ada kendala di masa depan, terutama terkait tenaga kerja dan perizinan," ungkap Ronanta.

Dukungan ini menunjukkan komitmen PT Timah Tbk dalam menciptakan kemitraan yang bertanggung jawab dan transparan, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami regulasi yang berlaku dan mematuhinya.

Harapan ke Depan

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi awal bagi pembenahan tata kelola pertambangan timah di Beltim, memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam ini dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara Kejari, pemerintah daerah, dan PT Timah Tbk, diharapkan bahwa pengelolaan pertambangan timah di Beltim dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alamnya. Proses ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah secara keseluruhan melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Optimisme menyertai langkah ini, dengan harapan besar bahwa tata kelola yang lebih baik dapat segera terwujud dan membawa dampak positif yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Beltim dan sekitarnya.