KUR Perumahan 2025 Didorong Percepat Program Sejuta Rumah
JAKARTA - Pemerintah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp130 triliun. Anggaran besar ini dirancang untuk memperkuat pembangunan rumah subsidi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi.
Alokasi plafon dibagi menjadi dua fokus utama, yakni dukungan bagi kontraktor UMKM dan permintaan masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi pendorong percepatan Program Sejuta Rumah.
Dukungan untuk UMKM Kontraktor
Baca Juga
Sebanyak Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor (supply side), dengan plafon maksimal Rp20 miliar per kontraktor. Dana ini ditujukan untuk mendukung pengembang skala kecil dan menengah dalam membangun rumah subsidi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai langkah ini dapat meningkatkan kapasitas produksi kontraktor lokal, sehingga rumah subsidi lebih cepat dibangun dan distribusinya merata di seluruh Indonesia.
Peningkatan peran UMKM kontraktor diharapkan mendorong multiplier effect ekonomi. Selain membuka lapangan kerja, sektor ini akan meningkatkan permintaan material bangunan, jasa konstruksi, dan layanan pendukung lainnya.
Plafon untuk Permintaan Masyarakat
Sementara itu, Rp13 triliun disiapkan untuk sisi permintaan (demand side). Dana ini dapat digunakan masyarakat untuk renovasi rumah maupun pembangunan rumah baru.
Selain plafon kredit, program ini juga menghadirkan sejumlah insentif. Subsidi bunga, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta tarif dasar listrik (TDL) khusus rumah subsidi akan diberikan.
Langkah ini diharapkan menurunkan biaya awal kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan demikian, akses perumahan lebih terjangkau dan tepat sasaran.
Dampak pada Program Sejuta Rumah
Program KUR perumahan 2025 menjadi salah satu pendorong percepatan Program Sejuta Rumah. Dengan dukungan kontraktor UMKM dan masyarakat, pembangunan rumah subsidi di seluruh provinsi diharapkan meningkat signifikan.
Selain mempercepat target pembangunan, program ini juga memberi efek ekonomi yang luas. Sektor konstruksi akan bertumbuh, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pengembang, lembaga keuangan, dan masyarakat agar dana KUR dapat tersalurkan secara optimal. Transparansi dan efisiensi penyaluran menjadi kunci keberhasilan program.
Insentif Tambahan Dorong Kepemilikan Rumah
Subsidi bunga yang diberikan membantu menekan biaya cicilan bulanan bagi pemilik rumah. Pembebasan BPHTB juga mengurangi beban awal pengurusan administrasi kepemilikan tanah.
Selain itu, TDL khusus rumah subsidi memberikan manfaat jangka panjang. Penghuni rumah subsidi akan menikmati tarif listrik lebih rendah, sehingga biaya hidup dapat ditekan dan daya beli meningkat.
Program ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang menempati rumah subsidi.
Tantangan dan Harapan
Meski plafon KUR besar, tantangan tetap ada. Penyaluran dana ke kontraktor UMKM harus disertai pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, masyarakat penerima KUR perlu memahami kewajiban pembayaran agar program berjalan berkelanjutan.
Dengan mekanisme yang tepat, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah subsidi, tetapi juga memperkuat sektor perumahan secara keseluruhan. Dampak ekonomi dan sosial akan lebih terasa jika sinergi antara semua pihak terjaga.
Pemerintah berharap kombinasi dukungan supply dan demand akan mempercepat pembangunan rumah, membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat ekonomi luas bagi masyarakat Indonesia.
Rekomendasi
