Menkeu Purbaya Tegaskan Proteksi Industri Dalam Negeri dan Kepatuhan Pajak Pengusaha

Menkeu Purbaya Tegaskan Proteksi Industri Dalam Negeri dan Kepatuhan Pajak Pengusaha

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk melindungi industri dan pelaku usaha di dalam negeri. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.

Purbaya menekankan pentingnya menjaga jalur perbatasan agar arus barang impor ilegal tidak merusak pasar domestik. Ia mencontohkan upaya pemerintah menertibkan pakaian bekas yang masuk secara ilegal, termasuk barang-barang seperti sepatu dan baja.

"Langkah ini penting untuk menjaga permintaan domestik dan pasar dalam negeri tetap sehat," ujar Purbaya di hadapan peserta Rapimnas Kadin di Park Hyatt, Jakarta. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap barang ilegal merupakan bentuk perlindungan bagi industri nasional.

Baca Juga

Target Swasembada Papua Dipercepat, Cetak Sawah dan Sagu Jadi Andalan

Pesan Pajak dan Kewajiban Pengusaha

Selain perlindungan industri, Purbaya mengingatkan pengusaha mengenai kewajiban mereka kepada negara, terutama terkait pembayaran pajak. "Untuk teman-teman pengusaha, kalau sudah sukses jangan lupa bayar pajak," tegasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat agar keuntungan bisnis tidak hanya dinikmati pihak pengusaha, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional. Kewajiban pajak dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan penyediaan layanan publik.

Dukungan Kadin terhadap Kebijakan Pemerintah

Usai acara, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam deregulasi dan debottlenecking dunia usaha. Kadin siap bekerja sama untuk meningkatkan daya saing, daya beli masyarakat, dan menarik investasi.

Anindya juga menekankan kesiapan dunia usaha menyerap likuiditas yang telah disediakan pemerintah melalui bank-bank BUMN. Sejak September 2025, Purbaya telah memindahkan kas pemerintah dari Bank Indonesia ke bank umum dan bank daerah dengan total Rp276 triliun.

"Kami siap menyerap likuiditas yang disediakan untuk memajukan ekonomi nasional yang perlahan sudah mendekati pertumbuhan 8%," kata Anindya. Dukungan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat stabilitas ekonomi domestik.

Langkah Pemerintah Menertibkan Impor Ilegal

Purbaya menegaskan pemerintah terus memonitor barang-barang impor ilegal yang masuk ke dalam negeri. Langkah ini tidak hanya melindungi pelaku usaha lokal, tetapi juga menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasaran.

Contoh nyata yang disorot adalah penertiban pakaian bekas yang masuk secara ilegal, yang selama ini menjadi sorotan publik. Pemerintah berkomitmen menjaga industri dalam negeri tetap kompetitif dan berkelanjutan melalui pengawasan ketat di sektor impor.

Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha untuk Ekonomi Stabil

Koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain pengawasan impor, langkah ini juga mencakup dukungan terhadap likuiditas dan penyediaan fasilitas yang mendorong pertumbuhan bisnis nasional.

Dengan adanya sinergi tersebut, pemerintah berharap industri domestik dapat berkembang sehat, pengusaha patuh pajak, dan masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan ekonomi yang terintegrasi. Komitmen ini juga menjadi langkah konkret menghadapi tantangan global dan domestik.