Realisasi Anggaran 2025 Kementerian PU Capai 95 Persen, Infrastruktur Indonesia Siap Dukung Indonesia Maju 2045

Realisasi Anggaran 2025 Kementerian PU Capai 95 Persen, Infrastruktur Indonesia Siap Dukung Indonesia Maju 2045

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan realisasi anggaran 2025 mencapai 95,23 persen atau Rp106,78 triliun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pencapaian 2024 yang mencapai 93,8 persen.

Berdasarkan Pagu DIPA efektif sebesar Rp112,13 triliun, realisasi fisik per akhir Desember 2025 mencapai 95,17 persen. Dody menekankan bahwa hasil ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran di seluruh proyek infrastruktur.

Potensi Penambahan Realisasi Keuangan dan Fisik

Baca Juga

Strategi Danantara Memposisikan PT PAL Sebagai Jangkar Utama Pengembangan Industri Perkapalan Nasional Indonesia

Penyerapan anggaran Kementerian PU masih berpotensi meningkat akibat pencatatan aset lahan jalan tol oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Nilainya diperkirakan sebesar Rp4,31 triliun dan akan tercatat hingga akhir Maret 2026.

Selain itu, capaian fisik proyek yang dibayarkan melalui RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) juga menambah realisasi. Menteri PU optimistis angka ini akan sedikit berubah hingga akhir Maret 2026.

Infrastruktur sebagai Investasi untuk Masa Depan

Dody menegaskan setiap jembatan, bendungan, dan fasilitas publik bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur tersebut merupakan investasi nilai dan warisan bagi generasi mendatang.

Ia menekankan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan keberlanjutan, bukan sekadar menyelesaikan proyek. Hal ini menjadi fondasi penting untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045.

Tata Kelola Infrastruktur Berkelanjutan

Infrastruktur berperan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global. Prinsip-prinsip SDGs, Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dijadikan panduan.

Standar Teknis dan Sistem Pengawasan

Prinsip keberlanjutan diterjemahkan menjadi standar teknis yang jelas dan sistem pengawasan nasional. Setiap pembangunan infrastruktur diawasi ketat agar memenuhi kriteria kualitas, keamanan, dan efisiensi.

Dody menekankan pengawasan juga mencakup aspek lingkungan dan sosial. Hal ini memastikan setiap proyek memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Dampak Positif terhadap Pembangunan Nasional

Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan efektivitas pengelolaan proyek oleh Kementerian PU. Proyek infrastruktur yang tuntas tepat waktu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Selain itu, infrastruktur yang berkelanjutan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai pembangunan ekonomi inklusif hingga 2045.

Komitmen untuk Masa Depan Indonesia

Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar angka anggaran dan fisik proyek. Setiap kebijakan dan proyek diarahkan untuk mendukung masa depan bangsa yang lebih sejahtera, aman, dan berkelanjutan.

Kementerian PU terus memperkuat tata kelola, inovasi teknologi, dan pengawasan proyek. Strategi ini diharapkan menjadi fondasi bagi Indonesia yang tangguh, modern, dan ramah lingkungan.

Realisasi anggaran 2025 mencapai capaian tinggi dan menunjukkan efektivitas Kementerian PU dalam mengelola proyek. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan manfaat bagi generasi mendatang.

Dengan prinsip berkelanjutan, standar teknis, dan pengawasan ketat, pembangunan infrastruktur Indonesia siap mendukung visi Indonesia Maju 2045. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara harmonis.