Strategi Pemerintah Dorong Penghematan Energi Nasional Lewat WFH dan B50
JAKARTA - Pemerintah mendorong penghematan energi melalui kebijakan WFH dan optimalisasi program B50. Langkah ini mendapat sorotan karena baru menyentuh tahap awal dan belum menyelesaikan persoalan energi secara menyeluruh.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai efisiensi di gedung pemerintah dan WFH hanya menyentuh permukaan. Ia menekankan dampaknya masih relatif terbatas dan lebih bersifat jangka pendek.
Kelebihan Program B50
Baca JugaTarif Listrik PLN Stabil April–Juni 2026 Meski Krisis Energi Global Melanda Dunia
Yusuf menilai program B50 memiliki nilai strategis karena mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Substitusi solar dengan biodiesel masuk akal secara ekonomi mengingat keunggulan Indonesia di sektor sawit.
Namun, ia mengingatkan implementasi B50 bukan solusi instan. Persiapan pasokan, infrastruktur, dan kompatibilitas mesin harus diperhatikan agar program berjalan efektif.
Kebijakan Masih Parsial dan Sektoral
Menurut Yusuf, kebijakan penghematan energi saat ini cenderung parsial dan sektoral. Efisiensi energi belum terintegrasi dari sisi transportasi, industri, hingga energi terbarukan secara menyeluruh.
Dorongan efisiensi ini juga dipicu tekanan fiskal yang membebani pemerintah. Saat harga minyak dunia naik, otomatis beban subsidi dan kompensasi ikut meningkat.
Pentingnya Roadmap Energi Terstruktur
Yusuf menekankan perlunya roadmap energi yang jelas dan terukur. Pendekatan reaktif tidak lagi memadai karena energi di Indonesia tidak lagi murah dan stabil.
"Pendekatan harus lebih terstruktur, luas cakupannya, dan konsisten dalam jangka panjang," jelas Yusuf. Strategi ini diperlukan agar efisiensi dan diversifikasi energi bisa berjalan berkelanjutan.
Respons Pemerintah dan Persiapan Kebijakan
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan penghematan energi. Seluruh Kementerian/Lembaga telah mempersiapkan langkah-langkah untuk merespons konflik di Timur Tengah.
Haryo menegaskan pengumuman akan dilakukan dalam 1–2 hari ke depan. Hal ini menunjukkan pemerintah siap menindaklanjuti kebijakan dengan cepat saat tekanan global meningkat.
Tantangan Implementasi WFH dan Efisiensi Gedung
Meski WFH efektif mengurangi penggunaan energi di gedung pemerintah, dampaknya terbatas. Efisiensi gedung dan pengurangan perjalanan masih harus didukung kebijakan yang lebih luas.
Implementasi WFH harus dilengkapi langkah-langkah jangka panjang. Termasuk modernisasi transportasi, efisiensi industri, dan integrasi energi terbarukan agar dampak signifikan tercapai.
Efek Tekanan Global terhadap Kebijakan Energi
Yusuf menilai kebijakan energi di Indonesia cenderung reaktif. Tekanan global memaksa pemerintah bergerak lebih cepat ketika isu impor BBM dan subsidi meningkat.
Padahal masalah ketergantungan energi bukan hal baru. Seharusnya perencanaan dan mitigasi dilakukan jauh sebelum tekanan global memuncak.
Peran Fiskal dalam Efisiensi Energi
Penghematan energi juga menjadi upaya menjaga ruang fiskal tetap aman. Dengan efisiensi, beban subsidi dan kompensasi bisa ditekan sehingga anggaran negara lebih stabil.
Langkah ini tidak hanya menekan biaya, tetapi juga memberi sinyal positif bagi keberlanjutan energi nasional. Efisiensi fiskal dan energi saling terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Harapan untuk Kebijakan Energi Mendatang
Yusuf berharap kebijakan energi ke depan lebih menyeluruh dan terukur. Integrasi transportasi, industri, dan energi terbarukan perlu menjadi fokus utama pemerintah.
Dengan roadmap yang jelas, Indonesia bisa mengantisipasi fluktuasi harga energi global. Kebijakan yang terstruktur akan memberikan dampak lebih signifikan dan jangka panjang.
Kebijakan WFH dan B50 menunjukkan langkah awal penghematan energi. Namun, implementasi perlu diperluas dan diperkuat agar mampu menjawab tantangan energi nasional yang semakin kompleks.
Rekomendasi
Berita Lainnya
