JAKARTA - Beberapa hari terakhir, masyarakat dihadapkan pada kelangkaan Elpiji (LPG) 3 kilogram di pasaran, yang memicu antrean panjang di berbagai pangkalan resmi. Saat ini, pasokan kembali normal setelah pengecer diperbolehkan menjual langsung ke konsumen. Meski demikian, antrean panjang ini berpotensi terulang mengingat tingginya minat masyarakat terhadap LPG 3 kg yang mendapatkan subsidi.
"Pemerintah merasa perlu melakukan reformasi subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran. Subsidi ini seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya," ujar Joko Santoso, seorang pakar ekonomi energi di Indonesia.
Tingginya permintaan terhadap LPG 3 kg bersubsidi bukan tanpa alasan. Harga yang lebih murah akibat subsidi membuat LPG 3 kg menjadi pilihan bagi banyak kalangan, termasuk mereka yang seharusnya tidak masuk kategori miskin. Menurut data terbaru, alokasi subsidi energi mencapai Rp189,1 triliun untuk tahun 2024, dengan Rp87,4 triliun diantaranya disalurkan untuk LPG 3 kg, angka terbesar dibandingkan dengan subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan listrik.
Reformasi Subsidi Energi
Kebijakan subsidi energi di Indonesia bertujuan menjaga harga energi tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, faktanya orang kaya juga menikmati subsidi LPG 3 kg akibat sistem basis data kelompok sasaran yang masih lemah. Akibatnya, subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin ini justru dinikmati oleh banyak pelaku usaha berskala besar dan rumah tangga berpenghasilan tinggi.
"Subsidi universal ini berpotensi meningkatkan konsumsi berlebihan dari kalangan ekonominya mampu, yang merugikan negara dan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi target utama kebijakan ini," tambah Joko.
Menanggapi permasalahan ini, pemerintah mengupayakan reformasi subsidi energi untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan jaringan gas kota (jargas) yang masif dan menyeluruh. Investasi dalam jaringan jargas tidak hanya bertujuan mengurangi beban subsidi tetapi juga menekan impor energi.
Jaringan gas bumi diharapkan menjadi sumber energi andalan di era transisi energi ke depan. Infrastruktur terintegrasi akan menyalurkan gas dari sumber ke kawasan industri dan konsumen rumah tangga.
"Kami dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sangat mendukung pembangunan infrastruktur jaringan gas seperti proyek Cirebon-Semarang agar akses gas lebih merata dan terjangkau," ungkap Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM, Agus Saptono.
Salah satu proyek besar yang sedang berjalan adalah jaringan pipa gas Cirebon-Semarang. Dengan investasi mencapai Rp1,13 triliun untuk tahap pertama, proyek ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional yang menyasar interkoneksi pipa transmisi dari Sumatera ke Jawa. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat pasokan gas bumi di kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.
"Pipa transmisi Cirebon-Semarang ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, tetapi juga industri yang tengah berkembang di Jawa Tengah," tambah Agus.
Pemerintah juga menargetkan proyek lainnya seperti West Natuna Transportation System-Pemping serta Sei ruas Mangkei-Dumai. Tambahan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi gas, terutama di daerah-daerah dengan kontrol geografis yang sulit dijangkau.
Pembangunan infrastruktur gas dan reformasi subsidi menjadi upaya pemerintah untuk mencapai swasembada energi yang lebih berkelanjutan. Penghematan dari pengurangan subsidi dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lebih produktif seperti kesehatan dan pendidikan.
"Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya reformasi subsidi ini penting dilakukan agar mereka memahami bahwa setiap penghematan dapat digunakan untuk pengembangan sosial yang lebih penting," kata Joko menutup pembicaraan.
Upaya pengembangan jaringan gas dan reformasi subsidi energi ini akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam menyeimbangkan kebutuhan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus mampu menyeimbangkan antara keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.