Pembangunan Perumahan di Klapanunggal Picu Banjir, DPKPP Bogor Ambil Tindakan Tegas

Pembangunan Perumahan di Klapanunggal Picu Banjir, DPKPP Bogor Ambil Tindakan Tegas

JAKARTA - Pembangunan perumahan di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah diduga kuat sebagai penyebab banjir yang kerap melanda daerah tersebut. Menyikapi situasi ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor bergerak cepat dengan menerjunkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas untuk menindaklanjuti masalah ini.

Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menjelaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam pengurusan izin pembangunan, yang dikenal sebagai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). "Jadi kalau kita DPKPP itu mengurus izin atau bisa disebut dengan PBG," ujar Teuku Mulya.

Teuku menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengatasi persoalan banjir di Klapanunggal. Upaya pencegahan banjir, seperti pembuatan sumur biopori, menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan jika terbukti efektif mengurangi genangan. "DLH juga harus kita libatkan, dan apabila perlu dibuatkan sumur biopori, maka harus dibuat kalau itu untuk menghalau banjir," katanya.

Dalam rangka memastikan kondisi di lapangan, UPT Pengawas akan bertugas melakukan kontrol dan verifikasi terkait aliran air berlebih serta kepatuhan pengembang terhadap site plan yang telah disetujui. "Kalau memang tampikan air berlebih dialirkan, maka kita lihat sumur resensi site plan apakah dipenuhi oleh pengembang, dan kita juga akan menurunkan UPT pengawas untuk kontrol lebih lanjut," jelas Teuku.

Bila ditemukan bahwa banjir disebabkan oleh kelalaian pengembang, mulai dari pengabaian terhadap site plan hingga tidak mematuhi peraturan yang ada, maka pihak DPKPP tak segan untuk memberikan teguran. "Tapi mungkin bisa jadi mereka tidak memindahkan, maka kita lakukan teguran atau menghimbau kepada pengembang untuk sesuai peraturan," tegasnya.

Dinilai sebagai Pekerjaan Rumah Pemkab Bogor

Sementara itu, Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, menyuarakan kekhawatiran masyarakat yang terdampak banjir akibat pembangunan yang tidak terkontrol. Ade menilai bahwa kondisi ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengawasi dan memastikan para developer mematuhi aturan perizinan yang ketat. "Ini seharusnya menjadi PR Pemkab Bogor untuk mengawasi para developer selama melakukan pembangunan perumahan dengan cara memperketat legalitas perizinan," ujarnya.

Ade Endang menjelaskan, kondisi banjir menjadi fenomena yang lebih sering terjadi belakangan ini, terutama setelah pembangunan perumahan di wilayah Cikahuripan, Klapanunggal. "Nah aliran kali Cibarengkok Klapanunggal ini contohnya setiap hujan turun, aliran kalinya meluap terus. Padahal kalau dulu itu lima tahun sekali, tapi sekarang semenjak banyaknya perumahan di wilayah Cikahuripan, Klapanunggal jadi banjir rutinan," ungkapnya.

Masalah banjir di Klapanunggal bukan hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sinergi antara dinas terkait di Kabupaten Bogor diharapkan dapat segera menemukan solusi konkret yang tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkelanjutan, untuk memastikan pembangunan di daerah tersebut tidak menambah beban pada ekosistem yang ada.

Langkah tegas dari DPKPP serta koordinasi dengan DLH dinilai sebagai langkah positif yang perlu didukung semua pihak. Selain itu, peran serta masyarakat dan pengembang menjadi faktor kunci dalam upaya menyelesaikan permasalahan banjir ini. Pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas agar pembangunan di Klapanunggal bisa tetap sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.