Peran Praja IPDN dan ASN Kemendagri dalam Pemulihan Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang

Peran Praja IPDN dan ASN Kemendagri dalam Pemulihan Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang

JAKARTA - Misi kemanusiaan yang dijalankan praja IPDN dan ASN Kemendagri di Aceh Tamiang genap berusia satu bulan. Misi ini bertujuan membangun kembali sistem birokrasi yang terdampak banjir bandang di wilayah tersebut.

Sebanyak 861 praja dan 273 ASN Kemendagri tergabung dalam Satuan Tugas Pemulihan Bencana Aceh, total 1.136 orang. Mereka fokus membantu masyarakat dan memulihkan fungsi fasilitas publik yang rusak akibat bencana.

Kegiatan ini berhasil membersihkan 38 gedung di Komplek Kantor Pemerintahan Aceh Tamiang. Gedung tersebut terdiri atas 32 kantor dinas, 3 sekolah, dan 3 gedung serbaguna, serta 42 hektar lahan yang kini bisa difungsikan kembali oleh warga.

Baca Juga

Keluhan Pedagang Pasar Wiradesa Terkait Kenaikan Harga Sembako Menjelang Bulan Ramadan

Fokus Pemulihan Layanan Publik dan Dukungan Kepemimpinan

Mendagri Tito Karnavian hadir untuk memimpin upacara penutupan kegiatan misi kemanusiaan ini. Ia menekankan bahwa praja IPDN difokuskan pada pembersihan dan revitalisasi kantor layanan publik yang terdampak.

“Penugasan ini bukan hanya misi kemanusiaan semata, tapi juga bentuk nyata dari pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian dari kurikulum IPDN. Mereka berhadapan langsung dengan masalah yang riil di lapangan,” kata Tito, Rabu, 4 Februari 2026.

Dari 18 kabupaten/kota terdampak banjir, praja dan ASN Kemendagri menitikberatkan bantuan di enam lokasi. Lokasi tersebut meliputi Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun, dan Pidie Jaya.

Pemulihan pemerintahan menjadi indikator utama kebangkitan daerah pasca bencana. Tito menambahkan, “Jadi praja terlebih dahulu fokus membersihkan kantor-kantor dinas pemerintahan. Kita fokus pada kantor sekaligus membangkitkan semangat rekan-rekan ASN untuk bekerja kembali.”

Menurut Tito, pemerintah yang pulih akan memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan. Hal ini juga berimbas pada pelayanan publik dan pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.

Bantuan Sarana, Pendampingan Administrasi, dan Trauma Healing

Kemendagri juga memberikan bantuan berupa peralatan kerja untuk pegawai Pemkab Aceh Tamiang. Bantuan meliputi 52 laptop, 52 modem internet, 52 printer, dan 2.535 stel pakaian PDH khaki.

Selain pembersihan, praja dan ASN Kemendagri turut mendampingi percepatan penetapan APBD. Mereka juga membantu pengelolaan barang milik daerah dan administrasi perkantoran agar pelayanan publik bisa kembali berjalan lancar.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur, praja juga ikut serta dalam kegiatan trauma healing anak-anak korban bencana. “Selain bersih-bersih, praja juga mengajak bermain dan membacakan cerita kepada anak-anak serta membangun komunikasi yang tenang dan menyenangkan bersama warga di sana,” ujar Rektor IPDN Halilul Khairi.

Pendampingan ini bertujuan memulihkan mental anak-anak yang terdampak banjir. Dengan demikian, misi kemanusiaan ini tidak hanya membersihkan bangunan, tetapi juga membantu memulihkan kondisi psikologis warga.

Persiapan Gelombang II dan Praktik Lapangan IPDN

IPDN-Kemendagri akan mengirimkan gelombang kedua sebanyak 779 orang ke Aceh Tamiang. Mereka terdiri atas 726 praja dan 53 ASN yang akan bertugas di 12 kecamatan dan 216 gampong mulai 6 Februari hingga 6 Maret 2026.

Satgas gelombang II akan fokus pada pemulihan dini fasilitas umum dan memastikan layanan publik kembali berjalan. Hal ini menjadi kelanjutan dari upaya sebelumnya agar masyarakat dapat segera memanfaatkan gedung dan layanan pemerintah.

Pada saat yang sama, IPDN juga menutup Praktik Lapangan II dan III di kampus pusat Jatinangor dan kampus daerah. Praktik Lapangan ini dilakukan oleh praja muda dan madya selama sekitar 30 hari di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kampus.

Peserta magang terdiri dari praja putri yang tidak diberangkatkan ke Aceh Tamiang. Meskipun tidak berada di lapangan, mereka tetap mendapatkan pengalaman langsung dalam praktik administrasi pemerintahan di tingkat daerah.

Misi kemanusiaan ini sekaligus menjadi bagian dari kurikulum kepemimpinan IPDN. Dengan terjun langsung ke lapangan, praja belajar menghadapi persoalan nyata dan meningkatkan kemampuan manajerial serta kepemimpinan.

Keberhasilan misi ini juga menjadi bukti kolaborasi antara ASN dan praja IPDN dalam pemulihan wilayah pasca bencana. Kolaborasi ini menegaskan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski terjadi bencana alam.

Dengan adanya misi kemanusiaan ini, masyarakat Aceh Tamiang dapat kembali mengakses layanan publik. Pemulihan gedung, administrasi, dan mental warga berjalan secara bersamaan, sehingga proses rekonstruksi daerah menjadi lebih menyeluruh.

Pelibatan praja dan ASN Kemendagri menekankan prinsip gotong royong dalam menghadapi bencana. Selain membantu pemulihan infrastruktur, mereka juga menumbuhkan semangat kolektif dan ketahanan sosial warga terdampak.

Ke depan, pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi praja IPDN dan ASN. Mereka dapat menerapkan strategi pemulihan cepat dan efektif ketika menghadapi bencana serupa di daerah lain.

Misi kemanusiaan ini menegaskan peran pemerintah pusat dan institusi pendidikan tinggi dalam membantu daerah terdampak bencana. Kolaborasi nyata antara praja IPDN, ASN Kemendagri, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pemulihan Aceh Tamiang.