JAKARTA – Untuk mendukung pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi permasalahan besar dalam sektor perumahan Indonesia, terutama backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta unit dan kebutuhan renovasi lebih dari 25 juta rumah yang tidak layak huni.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 20 Februari 2025, menjelaskan bahwa penerbitan SBN Perumahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan rumah subsidi. “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR ini,” ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan ini sebetulnya merupakan modifikasi dari mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang sebelumnya sudah ada, dengan peningkatan volume dan jangkauan. FLPP sendiri adalah program yang memberikan pembiayaan perumahan dengan bunga rendah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang selama ini dikelola oleh pemerintah melalui lembaga seperti Tapera dan sektor perbankan.
Strategi untuk Menangani Masalah Perumahan Nasional
Sri Mulyani menambahkan bahwa kebijakan penerbitan SBN khusus perumahan ini merupakan bagian dari langkah-langkah pemerintah yang telah ada sebelumnya untuk mendukung sektor perumahan. Selain FLPP, pemerintah juga telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), yang berkolaborasi dengan sektor perbankan dalam menyediakan dana untuk pembangunan rumah dengan harga yang lebih terjangkau.
“Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Rumah subsidi ini memang akan menikmati subsidi sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung,” jelas Sri Mulyani. Dengan demikian, diharapkan program ini bisa mengurangi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan rumah, khususnya bagi kalangan MBR yang belum memiliki akses properti.
Bank Indonesia Dukung Program Perumahan dengan Likuiditas Tambahan
Selain Kemenkeu, Bank Indonesia (BI) juga memberikan dukungannya terhadap program pembangunan rumah subsidi ini. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa BI siap memberikan dukungan dalam bentuk insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. “Dukungan pendanaan yang dilakukan Bank Indonesia, yang kemarin sudah kami sampaikan, adalah berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas. Di antaranya tambahan insentif likuiditas untuk bank-bank menyalurkan kredit ke sektor perumahan itu hingga Rp 80 triliun,” ujar Perry.
Perry juga menambahkan bahwa Bank Indonesia akan membantu pendanaan program ini melalui pembelian SBN di pasar sekunder. “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan bahwa dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan,” jelasnya.
Dukungan Politik dari DPR dan Kementerian BUMN
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan mendapatkan dukungan politik penuh dari DPR. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tiga juta rumah subsidi tidak hanya penting bagi sektor perumahan, tetapi juga bagi sektor hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan pangan.
"Dan hari ini kita telah menyepakati beberapa hal dan Alhamdulillah kita memberikan kesimpulan yang sangat substansial dari Bank Indonesia soal dukungan perumahan ini," ungkap Misbakhun.
Dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tak kalah penting. Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria, menyatakan bahwa bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan berperan penting dalam menyalurkan kredit perumahan. “Tentu kami berkomitmen untuk mensukseskan program ini melalui bank-bank Himbara, dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik pastinya,” ujar Doni.
Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI untuk Mengatasi Backlog Perumahan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, menyampaikan harapan besar bahwa sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR akan menghasilkan solusi nyata untuk mengatasi masalah perumahan rakyat. “Artinya di sini menunjukkan semua DPR, pemerintah, Bank Indonesia bersatu untuk membantu perumahan rakyat yang backlog-nya masih 9,9 juta,” tandas Maruarar.
Dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak ini, diharapkan program pembangunan tiga juta rumah subsidi dapat berjalan lancar dan mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Pemerintah, bersama Bank Indonesia dan DPR, menunjukkan komitmen mereka dalam menangani masalah perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang selama ini kesulitan mendapatkan hunian yang layak.
Langkah Konkret untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Penerbitan SBN Perumahan oleh Kemenkeu ini menjadi langkah konkret dalam mendukung program pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi angka backlog dan menyediakan rumah yang layak huni bagi lebih banyak keluarga di Indonesia.