Presiden Prabowo Gelar Reshuffle Kabinet Merah Putih untuk Posisi Strategis 2026

Presiden Prabowo Gelar Reshuffle Kabinet Merah Putih untuk Posisi Strategis 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana pada Kamis, 5 Februari 2026. Salah satu agenda utama adalah pengisian jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono.

Thomas resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Selasa, 27 Januari 2026, sehingga posisi Wamenkeu masih kosong. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pihaknya sudah membahas pengisian jabatan tersebut, namun keputusan akhir belum diputuskan hingga Rabu, 4 Februari 2026 malam.

"Kalau rencananya ada tetapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono," ujar Prasetyo di Kantor Bappenas, Jakarta. Keputusan pengisian Wamenkeu akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah secara resmi.

Baca Juga

Istana Tegaskan Pertemuan Prabowo Dan Kapolri Tidak Membahas Mengenai Pergantian Jabatan

Kandidat Terkuat untuk Wamenkeu

Salah satu kandidat yang disebut kuat menggantikan Thomas adalah Juda Agung, mantan Deputi Bank Indonesia. Juda Agung diketahui mengundurkan diri sebelum Thomas dipilih melalui fit and proper test oleh DPR RI.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik rumor tersebut dan menyatakan Juda Agung merupakan calon terkuat. "Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi

Selain pengisian Wamenkeu, Presiden Prabowo juga akan melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada reshuffle kali ini. Adies merupakan mantan Wakil Ketua DPR RI yang telah disetujui sebagai calon hakim MK oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin, 26 Januari 2026.

Adies Kadir akan menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. "Nanti sore akan ada agenda untuk Hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR, yang kemarin sudah diputuskan di apa namanya? sidang paripurna," ujar Prasetyo.

Sumpah Jabatan di Hadapan Presiden

Adies Kadir nantinya akan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Prosesi ini menandai penguatan Mahkamah Konstitusi dengan kehadiran sosok yang dianggap memiliki integritas dan rekam jejak hukum yang mumpuni.

"Untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," tambah Prasetyo. Pelantikan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga marwah dan kinerja MK di masa mendatang.

Peran Komisi III DPR dalam Pemilihan Hakim MK

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan pergantian hakim konstitusi dilakukan sesuai keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Komisi III menilai penting adanya sosok hakim dengan pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak cemerlang.

Tujuannya adalah mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dan memastikan pelaksanaan fungsi dan tugasnya berjalan optimal. "Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," ujar Habiburokhman.

Dinamika Reshuffle dan Kepentingan Strategis Kabinet

Reshuffle Kabinet Merah Putih ini menyoroti bagaimana posisi strategis di eksekutif dan lembaga negara diisi untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Posisi Wamenkeu dan hakim MK menjadi simbol penting dalam menjaga kelancaran kebijakan fiskal dan hukum di Indonesia.

Keputusan pengisian jabatan dilakukan secara hati-hati dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi politik. Pemerintah menekankan bahwa reshuffle bukan sekadar pergantian orang, tetapi upaya untuk memperkuat kinerja kementerian dan lembaga negara.

Kesimpulan: Penguatan Lembaga dan Kepemimpinan Nasional

Reshuffle kabinet kali ini menegaskan fokus pemerintah pada penguatan kepemimpinan di sektor keuangan dan hukum. Dengan kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas, diharapkan kinerja kabinet lebih efektif dan Mahkamah Konstitusi tetap berfungsi optimal.

Pelantikan Wamenkeu dan hakim MK menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan memastikan seluruh kebijakan dijalankan secara profesional. Keputusan final reshuffle ini akan menentukan arah kebijakan keuangan dan hukum di Indonesia dalam periode mendatang.