MPR Resmi Terapkan Work From Anywhere dan WFH Mulai 1 April Demi Efisiensi Anggaran Nasional
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, menyatakan kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April 2026.
Penerapan WFA/WFH ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan listrik di lingkungan MPR. "WFH dan WFA itu dimulai pada 1 April besok, aturan itu sudah kita mulai dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja," ujarnya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa, 31 Maret 2026.
Pemadaman Listrik untuk Hemat Anggaran
Baca Juga
Pemadaman listrik di MPR telah mulai diterapkan sejak 30 Maret 2026. Namun, pengumuman resmi terkait pembagian sistem kerja WFA dan Work From Office (WFO) baru disampaikan hari ini.
Langkah ini diambil untuk memastikan penghematan energi tidak mengganggu aktivitas operasional. Pengaturan jam kerja dan sistem pemadaman listrik dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas kerja pimpinan, anggota, dan sekretariat MPR.
Pembagian Sistem Kerja WFA dan WFO
Pengaturan pembagian kerja diatur oleh eselon II dengan tetap menjaga kinerja tetap optimal. Setiap unit memiliki pengaturan khusus, di mana satu unit diwakili oleh dua orang yang bekerja di kantor, sementara yang lain menerapkan WFA atau WFH.
Pada hari Jumat, MPR menerapkan sistem piket untuk mengatur kehadiran pegawai. Langkah ini dilakukan agar tidak semua pegawai hadir di kantor secara bersamaan dan tetap mendukung penghematan energi.
Pengawasan dan Disiplin Pegawai
MPR menegaskan bahwa pegawai harus tetap bekerja efektif meski berada dalam sistem WFA atau WFH. Setiap pegawai harus siap dipanggil ke kantor bila diperlukan dan tidak menggunakan WFA/WFH sebagai alasan untuk bepergian.
Siti Fauziah menekankan pentingnya kedisiplinan agar kebijakan ini berjalan dengan baik. "Ini kita sampaikan mereka harus siap dipanggil (ke kantor). Jadi enggak ada yang di luar kota terus alesan 'saya lagi WFA atau WFH'," jelasnya.
Pegawai yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin. Aturan ini diterapkan untuk memastikan semua pegawai tetap patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
Manfaat Ekonomi dan Efisiensi Energi
Selain menjaga disiplin kerja, penerapan WFA/WFH juga membawa manfaat ekonomi bagi MPR. Pengurangan penggunaan listrik menjadi salah satu upaya nyata untuk efisiensi anggaran negara.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya penghematan energi di lingkungan kerja. Dengan pembatasan jam kerja dan sistem piket, MPR berharap dapat menurunkan biaya operasional tanpa mengurangi produktivitas.
Harapan Ke Depan
Kebijakan WFA/WFH di MPR diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya. Efisiensi anggaran dan penghematan energi menjadi prioritas utama dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.
MPR berkomitmen menjaga efektivitas kinerja pimpinan, anggota, dan pegawai sekretariat. Dengan pengaturan sistem kerja yang disiplin, diharapkan produktivitas tetap tinggi meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah atau lokasi lain.
Rekomendasi
Berita Lainnya
