Pemerintah Optimalisasi Program MBG Demi Efisiensi Anggaran Negara Tanpa Mengurangi Perhatian pada Anak dan Lansia

Pemerintah Optimalisasi Program MBG Demi Efisiensi Anggaran Negara Tanpa Mengurangi Perhatian pada Anak dan Lansia

JAKARTA - Pemerintah resmi mengubah jadwal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus menjaga keberlanjutan program.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan kebijakan ini dalam konferensi pers pada Selasa, 31 Maret 2026. “Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis. Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu,” ujarnya.

Pengecualian untuk Wilayah dan Kelompok Tertentu

Baca Juga

MPR Resmi Terapkan Work From Anywhere dan WFH Mulai 1 April Demi Efisiensi Anggaran Nasional

Meski jumlah hari distribusi dikurangi, pemerintah tetap memberikan pengecualian untuk beberapa kelompok penerima. Sekolah berasrama, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta daerah dengan angka stunting tinggi tetap menerima MBG selama enam hari, yakni Senin hingga Sabtu.

Kebijakan ini memastikan bahwa kebutuhan gizi kelompok rentan tetap terpenuhi. Langkah ini juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi perhatian terhadap kesehatan masyarakat.

Transformasi Budaya Kerja dan Penghematan Energi

Optimalisasi MBG merupakan bagian dari kebijakan transformasi budaya kerja yang mulai diterapkan pada 1 April 2026. Selain itu, pengaturan ulang jadwal distribusi mendukung penghematan energi di sekolah dan fasilitas penyedia MBG.

Kebijakan ini selaras dengan program pemerintah lainnya yang mengedepankan efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan publik. Penerapan sistem lima hari sepekan diharapkan lebih mudah dikelola dan lebih hemat biaya.

Estimasi Penghematan Anggaran

Dengan pengurangan satu hari distribusi, pemerintah memperkirakan penghematan anggaran hingga Rp 20 triliun. “Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” kata Airlangga, menegaskan manfaat ekonomi dari kebijakan ini.

Langkah ini diambil untuk memastikan program MBG tetap berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara. Penghematan yang signifikan memungkinkan pemerintah memprioritaskan anggaran untuk sektor lain yang juga membutuhkan dukungan fiskal.

Jumlah Penerima Manfaat Program MBG

Hingga awal Maret 2026, jumlah penerima manfaat MBG tercatat lebih dari 60 juta orang. Penerima mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia (lansia) di seluruh Indonesia.

Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memastikan kecukupan gizi masyarakat. Dengan optimalisasi, distribusi tetap merata dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

Keberlanjutan dan Fokus pada Wilayah Rentan

Pemerintah menilai langkah optimalisasi penting untuk menjaga keberlanjutan program MBG. Penyesuaian ini memastikan anggaran digunakan secara efisien tanpa mengurangi layanan bagi wilayah rentan dan kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan lebih efektif, program MBG dapat tetap berjalan lancar sambil mendukung efisiensi keuangan negara.