Pemerintah Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik untuk Semua Pelanggan Hingga Kuartal II 2026
JAKARTA - Pemerintah memastikan tarif listrik untuk kuartal II-2026, mulai 1 April hingga Juni 2026, tetap stabil. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh golongan pelanggan, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Alasan Penetapan Tarif Listrik Stabil
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas tarif menjadi penting mengingat tingginya kebutuhan listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Baca JugaStrategi Pemerintah Pastikan Ketersediaan BBM dan Gas Selama Libur Idul Fitri 2026 Tetap Aman
"Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro," ujar Tri Winarno. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat merencanakan pengeluaran listrik dengan lebih pasti.
Keputusan menahan tarif listrik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Evaluasi tarif listrik nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan indikator ekonomi makro yang berlaku.
Indikator tersebut mencakup nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, dan harga batu bara acuan (HBA). Data periode April-Juni 2026 menggunakan angka rata-rata November 2025 hingga Januari 2026.
Tercatat, nilai tukar rupiah berada di Rp16.743,46 per dollar AS. ICP senilai 62,78 dollar AS per barel, inflasi 0,22 persen, dan HBA 70 dollar AS per ton. Pemerintah menilai stabilitas tarif lebih penting untuk mendukung ekonomi nasional.
Klarifikasi Hoaks Kenaikan Harga Token Listrik
Beberapa isu di media sosial sempat menyebut Menteri Bahlil Lahadalia mendorong kenaikan harga token listrik. Penelusuran fakta menunjukkan informasi itu adalah hoaks.
Unggahan akun X "elsaday__" yang menarasikan rencana kenaikan harga token listrik adalah konten fabrikasi. Tidak ada pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut, sehingga masyarakat diminta tetap tenang.
Pemerintah menegaskan komitmen menjaga tarif listrik agar tidak membebani rakyat. PLN juga memastikan kesiapan menjaga keandalan dan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan.
Daftar Tarif Listrik PLN per 1 April 2026
Rumah Tangga Non-Subsidi 900 VA tarifnya Rp1.352 per kWh. Sedangkan daya 1.300 VA hingga 2.200 VA sebesar Rp1.444,70 per kWh, dan 3.500 VA ke atas Rp1.699,53 per kWh.
Kantor Pemerintah (P-1/TR) 6.600 VA hingga 200 kVA tarifnya Rp1.699,53 per kWh. Penerangan Jalan Umum (P-3/TR) untuk semua daya juga Rp1.699,53 per kWh.
Pelanggan Subsidi 450 VA dikenakan Rp415 per kWh, dan 900 VA Rp605 per kWh. Bisnis skala menengah (B-2/TR) 6.600 VA hingga 200 kVA tarifnya Rp1.444,70 per kWh.
Bagi pelanggan prabayar, harga per kWh tetap sama dengan sistem pascabayar. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran, di mana pelanggan prabayar membeli token sebelum menggunakan listrik.
Peran Pemerintah dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat
Menahan tarif listrik dianggap sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini membantu masyarakat menghadapi periode kebutuhan listrik tinggi seperti Idul Fitri.
Selain itu, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk stabilitas ekonomi. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh isu-isu palsu terkait kenaikan tarif listrik.
Tri Winarno menekankan bahwa evaluasi tarif listrik akan terus dilakukan secara berkala. Namun, keputusan menahan tarif saat ini menunjukkan prioritas pada kepentingan rakyat.
Pemerintah dan PLN memastikan ketersediaan energi tetap optimal. Hal ini bertujuan agar semua pelanggan, baik subsidi maupun nonsubsidi, menikmati layanan listrik yang andal dan terjangkau.
Dengan tarif listrik yang stabil, masyarakat dapat merencanakan pengeluaran energi rumah tangga. Keputusan ini sekaligus mendukung stabilitas inflasi dan menjaga ekonomi nasional tetap sehat.
Rekomendasi
