Reformasi Anggaran Prabowo: Rp306 Triliun Kini Langsung untuk Kesejahteraan Masyarakat
- Selasa, 21 Oktober 2025

JAKARTA - Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian penting dalam pengelolaan anggaran negara. Ia mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp306 triliun berhasil dialihkan dari pos yang rawan penyimpangan menuju program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan negara. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencerminkan tekad kuat dalam memerangi praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20 Oktober), Presiden menegaskan bahwa efisiensi penggunaan APBN harus menjadi budaya baru pemerintahan. Ia menilai setiap rupiah uang negara wajib digunakan secara transparan, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Baca Juga
Prabowo menuturkan bahwa keberhasilan pengalihan anggaran ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan. Menurutnya, strategi penghematan yang dilakukan telah membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi program pro rakyat yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Fokus pada Efisiensi dan Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran
Presiden Prabowo menjelaskan, Rp306 triliun yang sebelumnya berpotensi disalahgunakan kini menjadi motor penggerak sejumlah program unggulan. Dana tersebut digunakan untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta pembangunan infrastruktur desa dan pertanian.
Menurut Prabowo, program-program itu dirancang agar hasil pembangunan bisa langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berpihak pada masyarakat bawah, bukan berhenti di meja birokrasi.
“Rp306 triliun ini kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” ucap Presiden dengan tegas dalam arahannya di hadapan jajaran kabinet.
Langkah itu juga menunjukkan keberanian pemerintah dalam melakukan reformasi anggaran besar-besaran. Pemerintah memastikan setiap pengeluaran negara memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menyebutkan, ke depan sistem anggaran akan terus disempurnakan agar tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi. Pemerintah bertekad untuk memperkuat pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, agar pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel.
Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada penindakan kasus. Ia menilai bahwa perang melawan korupsi harus dilakukan melalui pembenahan sistem keuangan publik agar tidak lagi memberi ruang bagi kebocoran.
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi,” tegas Presiden dalam arahannya.
Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada para aparat penegak hukum yang telah menjalankan tugasnya dengan integritas. Menurutnya, ketegasan mereka dalam mengusut kasus korupsi menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden juga mengapresiasi capaian aparat penegak hukum yang berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara. Nilai itu berasal dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, serta penyelewengan anggaran.
“Penegak hukum yang tegar adalah ujung tombak dalam melindungi kekayaan negara,” ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Ia berharap semangat ini terus dijaga agar Indonesia bisa memiliki sistem hukum yang kuat dan berkeadilan.
Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak mana pun yang kebal terhadap hukum. Semua orang, tanpa terkecuali, harus tunduk pada aturan yang berlaku demi menciptakan tata pemerintahan yang bersih.
Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum Turut Jadi Perhatian
Presiden menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan maksimal tanpa didukung kesejahteraan aparat hukum yang memadai. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penghasilan mereka agar bisa bekerja dengan penuh martabat dan tanpa godaan suap.
Dalam sidang tersebut, Prabowo mengungkapkan kebijakan kenaikan gaji bagi hakim tingkat rendah hingga 280 persen. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki integritas tinggi dan tidak mudah dibeli oleh pihak mana pun.
“Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok,” ujar Prabowo tegas.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan aparat hukum bukanlah bentuk kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga keadilan. Dengan penghasilan yang layak, mereka dapat menegakkan hukum tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak lain.
Prabowo juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi harus menyentuh seluruh aspek sistem hukum. Mulai dari pengawasan, penegakan, hingga penghargaan bagi mereka yang berprestasi dalam menjaga integritas lembaga.
Dengan kesejahteraan yang meningkat, pemerintah berharap penegakan hukum dapat berjalan lebih objektif dan profesional. Aparat yang bersih dan kuat akan menjadi benteng utama dalam melindungi keuangan negara dari praktik korupsi.
Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Berpihak pada Rakyat
Satu tahun pemerintahan menjadi refleksi penting bagi Prabowo dan jajarannya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengalihkan dana Rp306 triliun adalah langkah awal menuju tata kelola negara yang lebih bersih dan efisien.
Presiden berkomitmen agar semangat reformasi ini tidak berhenti hanya sebagai jargon. Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat langsung bagi rakyat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah kini menjadi sumber energi baru bagi pembangunan nasional. Melalui strategi efisiensi anggaran, pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas tanpa harus menambah beban fiskal negara.
Prabowo menilai, pengelolaan anggaran yang baik adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang mandiri dan berdaulat. Dengan pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan, kebocoran keuangan negara bisa ditekan seminimal mungkin.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menjaga keuangan negara. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus saling mendukung untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat di semua lapisan.
“Pemerintah akan terus memastikan uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Presiden menutup arahannya di Sidang Kabinet Paripurna.
Ke depan, pemerintah menargetkan tata kelola anggaran yang semakin efisien, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Dengan semangat transparansi dan pengawasan yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan semakin dekat dengan cita-cita pemerintahan yang bersih, kuat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Nathasya Zallianty
wartaenergi.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Bahaya Mendengarkan Musik Keras Lewat Earphone Bisa Rusak Pendengaran Permanen
- Selasa, 21 Oktober 2025
9 Kebiasaan Sehari-hari yang Tanpa Disadari Memicu Lonjakan Gula Darah
- Selasa, 21 Oktober 2025
Berita Lainnya
Pemerintah Tuntaskan Perpres Makan Bergizi Gratis, Awasi Ketat Pelaksanaannya di Lapangan
- Selasa, 21 Oktober 2025
Potensi Wakaf Indonesia Capai Rp181 Triliun, Baru 0,02 Persen Tergarap
- Selasa, 21 Oktober 2025
Erick Thohir dan Kemenpora Bahas Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia Hari Ini
- Selasa, 21 Oktober 2025
Cara Cepat Cek Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Lewat Aplikasi Resmi Kemensos
- Selasa, 21 Oktober 2025
Cek Tarif Terbaru BPJS Kesehatan Oktober 2025 untuk Kelas 1, 2, dan 3
- Selasa, 21 Oktober 2025