Kemenhub Perkuat Bandara Sebagai Pusat Respon Bencana dan Mobilisasi Kemanusiaan
JAKARTA - Kementerian Perhubungan memperkuat peran bandar udara sebagai pusat respon bencana untuk mempercepat mobilisasi, distribusi logistik, dan bantuan kemanusiaan. Langkah ini diambil guna mendukung penanganan darurat di berbagai wilayah terdampak bencana.
"Transportasi udara menjadi tulang punggung dalam evakuasi korban, distribusi bantuan kemanusiaan, mobilisasi personel, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Setiyo menegaskan pentingnya transportasi udara sebagai jalur vital ketika akses darat dan laut terhambat. Indonesia, yang berada di kawasan ring of fire, memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Baca Juga
Kesiapan Bandara sebagai Pusat Respon Bencana dan Logistik
Sebagai langkah konkret, Ditjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandar udara terus memperkuat konsep resilient infrastructure. Bandara kini tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai pusat respon bencana dan logistik kemanusiaan.
"Sejumlah bandara di wilayah Sumatera, telah disiapkan agar tetap mampu beroperasi dalam kondisi darurat," jelas Setiyo. Hal ini bertujuan agar bantuan dapat segera disalurkan meski kondisi darat dan laut terganggu.
Kesiapan bandara meliputi koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan protokol terpadu dengan BNPB, BPBD, TNI-Polri, Basarnas, BMKG, dan AirNav. Langkah ini memastikan transportasi udara cepat, aman, dan terkoordinasi saat menghadapi bencana.
Penguatan Kapasitas Personel dan Integrasi Prosedur Operasi
Peningkatan kapasitas teknis personel otoritas bandar udara menjadi fokus utama. Hal ini meliputi kelaikudaraan, pengoperasian pesawat, hingga pengawasan penerbangan sipil asing selama kondisi darurat.
Integrasi tata kelola dan SOP operasi udara lintas instansi juga diperkuat. Selain itu, latihan kesiapsiagaan dilakukan secara berkala untuk memastikan respon bencana konsisten dan efektif.
Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan penerbangan, seperti PPI Curug dan Poltekbang Palembang, dilakukan melalui pelatihan dan simulasi terpadu. Tujuannya agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kemampuan siap tanggap yang setara dan terstandarisasi.
Standarisasi dan Evaluasi Dokumen Kesiapsiagaan GARD
Penyusunan, standardisasi, dan evaluasi berkala dokumen Get Airport Ready for Disaster (GARD) menjadi salah satu prioritas. Dokumen ini menjamin keselamatan dan kesinambungan operasi penerbangan darurat di wilayah rawan bencana.
Selain itu, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan angkutan udara difokuskan pada kesiapsiagaan, penanganan, dan pemulihan operasi penerbangan. Layanan penumpang juga dijaga agar tetap optimal meski dalam kondisi darurat.
Optimalisasi kesiapsiagaan bandar udara dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, SDM, dan layanan operasional penerbangan. Langkah ini diharapkan membuat bandara tetap mampu berfungsi maksimal saat bencana melanda.
Forum Rakorwil Memperkuat Sinergi Antarinstansi di Wilayah Rawan Bencana
Rakorwil Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) Wilayah VI Padang tahun 2026 menjadi wadah strategis memperkuat koordinasi lintas sektor. Forum ini dihadiri pemerintah daerah, TNI/Polri, operator bandara, AirNav Indonesia, BMKG, maskapai penerbangan, dan Unit Penyelenggara Bandar Udara.
Tema rakor “Kesiapan Transportasi Udara di Kawasan Rawan Bencana: Selamat, Aman, dan Pulih Lebih Cepat” menekankan pentingnya kolaborasi terpadu. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan hasil rekomendasi untuk memperkuat ketangguhan sistem transportasi udara.
Kepala OBU Wilayah VI, Purnama Pangalinan, menekankan pentingnya hasil rakor diterapkan langsung di lapangan. Hal ini bertujuan agar kesiapan bandara tidak hanya teoritis, tetapi benar-benar siap menghadapi bencana yang datang secara mendadak.
Dengan skema koordinasi dan pelatihan terpadu, personel bandara dapat mengoptimalkan peran mereka saat situasi darurat. Kecepatan mobilisasi logistik dan evakuasi korban diharapkan meningkat signifikan melalui mekanisme ini.
Penguatan transportasi udara sebagai lifeline menjadi faktor krusial bagi daerah terdampak bencana. Bandara yang tangguh akan membantu pemerintah dan masyarakat memulihkan wilayah terdampak lebih cepat.
Ke depan, penguatan sistem transportasi udara juga akan mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Infrastruktur bandara yang siap darurat memberi manfaat ganda: mobilitas warga tetap lancar, dan bencana dapat ditangani dengan efektif.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Setiap latihan, simulasi, dan peningkatan SDM menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi bencana di seluruh Indonesia.
Kesiapan bandara ini bukan hanya tanggung jawab Kemenhub, tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan penerbangan dan pemerintah daerah. Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar respon bencana berjalan cepat, aman, dan terkoordinasi.
Dengan adanya standar GARD, SOP terpadu, serta pelatihan rutin, bandara siap beroperasi dalam kondisi ekstrem. Hal ini memastikan transportasi udara tetap menjadi jalur vital saat daratan dan laut tidak dapat diakses.
Kesiapsiagaan transportasi udara di wilayah rawan bencana kini semakin nyata. Bandara tidak lagi sekadar titik transit, melainkan menjadi pusat penanganan darurat yang dapat menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Rekomendasi
Berita Lainnya
